Makalah Pendekatan Politis - Studi Islam

Makalah Pendekatan Politis - Studi Islam
Makalah Pendekatan Politis - Studi Islam

Makalah Pendekatan Politis - Studi Islam. Makalah di bawah bisa kalian jadikan sebagai referensi dalam pembuatan makalah dan tugas kuliah mata kuliah studi islam. Makalah terdiri dari pendahuluan ( latar belakang ) , pembahasan dan penutup. 


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

    Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai segi kehidupan manusia. Islam tidak hanya mengatur hubungan yang baik antara manusia dan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan yang baik dengan manusia dan dengan alam semesta. Melalui hubungan baik ini akan tercipta sebuah kehidupan yang seimbang, tertib, aman, damai, dan harmonis yang selanjutnya menjadi syarat bagi manusia untuk melakukan berbagai kegiatan yang lainnya.

     Ajaran Islam yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan Allah dalam arti yang formal, khusus dan langsung diatur dalam ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Adapun hubungan manusia dengan manusia dalam arti yang formal, khusus dan langsung diatur dalam ilmu sosial dan ilmu politis. Secara spesifik melalui ilmu politis, manusia selain diperkenalkan tentang cara mendapatkan, mengelola dan mempertahankan kekuasaan, juga diajarkan tentang hukum dan etika politis.

       Saat ini ada keinginan yang kuat dari seluruh masyarakat dunia untuk mewujudkan keadaan tatanan politis masing-masing negara yang lebih tertib, aman, damai, harmonis, dan sejahtera, yaitu keadaan masyarakat yang terbebas dari permusuhan atau peperangan antara satu bangsa dengan bangsa lain, bebas dari tindakan terorisme, anarkisme dan radikalisme, bebas dari perbudakan dan eksploitasi, bebas dari pelanggaran hak-hak azasi manusia. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, masing-masing agama, melalui pemimpinnya, diwajibkan memberi kontribusinya, termasuk ajaran Islam.

B. Rumusan Masalah
  1. Apa pengertian politis ?
  2. Apa keterkaitan politis dengan agama ?
  3. Bagaimana pandangan Islam tentang politis ?

BAB II
PEMBAHASAN

A. Pengertian Politis

        Politis atau Politis pada bahasa Arab disebut Siyasah, kata ini kemudian diartikan menjadi siasat. atau bahasa Inggrisnya disebut Politics. Politis berarti cerdik dan bijaksana. Dalam pembicaraan sehari-hari, kita seolah mengartikan sebagai cara yang digunakan untuk mewujudkan suatu tujuan, tetapi para ahli politis sendiri mengakui bahwa sangat sulit memberikan definisi untuk ilmu politis.

      Asal mula kata politis itu sendiri berasal dari kata polis yang berarti negara kota, dengan politis berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, prilaku pejabat, legalitas kekuasaan dan akhirnya kekuasaan. Tetapi politis juga dapat dikatakan sebagai kebijaksanaaan, kekuatan, kekuasaan pemerintah, pengaturan konflik, yang menjadi kesepakatan, serta kemudian kekuatan masyarakat. Masalah politis termasuk salah satu bidang studi yang menarik perhatian masyarakat pada umumnya. Hal ini antara lain disebabkan karena masalah politis selalu mempengaruhi kehidupan masyarakat.
  
B. Keterkaitan Politis dengan Pendekatan Agama
  1. Pendekatan politis dekonfessionalisasi
  2. Pendekatan politis Dekonfessionalisasi adalah pendekatan/usaha dengan meningglakan seluruh identitas keyakinan yang berupa simbol dalam sementara waktu untuk menyatukan perbedaan antar kelompok dan memelihara hubungan politis besama dalam sebuah negara agar tercapai suatu kesatuan dan keberdsamaan yang lebih besar.Pancasila sebagai ideologi yang digunakan Bangsa Indonesia untuk menjadikan bernegara (Nieuwenhujze, 1958), dari situ bukan berarti Islam kalah dengan pancasila tetapi di dalam pancasila tersimpan nilai-nilai Islam yaitu keesaan Tuhan, demokrasi, keadilan sosial dan kemanusiaan.
  3. Pendekatan politis domestikasi Islam
  4. Teori ini menggambarkan hebatnya Islam berkembang di Indonesia tetapi lumpuh karena didominasi kekuatan lokal. Menurut Harry J. Benda dalam Daniel Dokhada, berpandangan bahwa bangkitnya Mataram Islam sebenarnya adalah kekuatan Hindu Jawa bukanlah Islam itu sendiri.
  5. Pendekatan politis skismatik aliran
  6. Teori ini dikembangkan oleh Robert Jay dan Clifford Goerta. Pendekatan skismatik memberikan gambaran tentang adanya realitas kelompok aliran dalam kehidupan sosial, budaya dan politis serta agama dalam masyarakat jawa (Yudiwah, 2011).
  7. Pendekatan politis trikotomi
  8. Pendekatan ini dikembangkan Allan Samson dalam aliran ini menjelaskan karakteristik Islam tidak dapat dilihat secara tanggal seperti santri yaitu mereka yang tetap mempertahankankan Islam sebagai baris dan norma dalam berpolitisnya. Politis santri dibagi menjadi tiga, yaitu: Fundamentalis, Reformis dan Akomodisionis.
  9. Pendekatan politis kultural/diversifikasi
  10. Menurut Emmerson (1987), Islam dalam skala kebudayaan memiliki kemenangan yang hebat di Indonesia. Teori ini mengarahkan kembali energi politis umat Islam ke dalam kegiatan non politis. Islam kultural akan memunculkan Islam yang lebih simpatik dan subtantif (Grms, 2008).
C. Pandangan Islam tentang politis

     Keberlangsungan antara Islam dan politis sebelum kemerdekaan Indonesia menunjukkan pemahaman yang lengkap tentang keutuhan ajaran Islam dalam mengatur kehidupan manusia. Islam dan politis merupakan sebuah kesatuan yang saling terikat, dimana Islam membutuhkan politis untuk menyebarkan kebaikan dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan negara membutuhkan nilai-nilai dalam mengawal pelaksanaan pemerintahannya, terutama pada aspek moralitasnya. Sehingga, politis umat Islam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip dasar Islam. Dalam pandangan tentang pemikiran politis Islam, hubungan antara agama dan negara mempunyai tiga paradigma. Ketiga paradigma tersebut adalah: 
  1. Paradigma integralistik
  2. Paradigma pertama mengedepankan konsep persatuan agama dan negara. agama (Islam) dan negara (dalam hal ini) tidak dapat dipisahkan (terintegrasi), dan wilayah keagamaan Meliputi politis atau negara. Oleh karena itu, menurut paradigma ini, negara adalah institusi Politis dan agama berjalan pada waktu yang bersamaan.
  3. Paradigma simbiotik
  4. Menurut pandangan ini, hubungan antara agama dan negara adalah interaksi timbal balik. Saling membutuhkan. Agama butuh negara. Agama akan berfungsi dengan baik di lembaga negara, sekaligus Di posisi lain, negara tidak mengizinkan orang tanpa keyakinan agama berjalan sendirian. karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral. Pemisahan agama dari negara dapat menyebabkan kekacauan dan kerusakan moral.
  5. Paradigma sekularistik
  6. Paradigma yang menyatakakan bahwa antara agama dan negara merupakan suatu yang harus terpisah (sekularistik). Politis sebagai wilayah untuk menegakkan kebenaran dalam konteks pemikiran politis Islam karena politis dianggap menjadi sesuatu yang efektif untuk melakukan perbaikan kondisi masyarakat, menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. Pandangan ini sejalan dengan prinsip universal Islam yang tidak memisahkan kehidupan rohani dengan kehidupan jasmani, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Islam disamping mengajarkan tegaknya nilai-nilai kehidupan dalam diri pribadi dan masyarakat atau negara, juga menganjurkan cara-cara hidup Islam termasuk memperbaiki sistem kehidupan secara umum.

BAB III
PENUTUP

Kesimpulan

        Politis atau Politis pada bahasa Arab disebut Siyasah, kata ini kemudian diartikan menjadi siasat. Politis berarti hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, prilaku pejabat, legalitas kekuasaan dan akhirnya kekuasaan. Tetapi politis juga dapat dikatakan sebagai kebijaksanaaan, kekuatan, kekuasaan pemerintah, pengaturan konflik, yang menjadi kesepakatan, serta kemudian kekuatan masyarakat. Politismemiliki keterkaitan terhadap agama dengan melalui Pendekatan politis dekonfessionalisasi, Pendekatan politis domestikasi Islam, Pendekatan politis skismatik aliran, Pendekatan politis trikotomi dan Pendekatan politis kultural/diversifikasi. 

       Islam dan politis merupakan sebuah kesatuan yang saling terikat, dimana Islam membutuhkan politis untuk menyebarkan kebaikan dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan negara membutuhkan nilai-nilai dalam mengawal pelaksanaan pemerintahannya, terutama pada aspek moralitasnya. Sehingga, politis umat Islam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip dasar Islam


DAFTAR PUSTAKA

Samsuri, Politik Islam Anti Komunis, Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal (Yogyakarta: Safira Insania Press dan UII, 2004), hlm.17.
Din Syamsuddin, Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam, Ulumul Quran, No. 2, Vol. IV, tahun 1993.
M. Din Syamsuddin, Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam, dalam Andito (Abu Zahra) (ed.), Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia (Cet.Ke-1; Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), h. 45-46.
M. Arskal Salim G.P., Islam dan Relasi Agama-Negara di Indonesia. dalam Abdul Mun‘im D.Z. (ed.),    Islam di Tengah Arus Transisi (Cet. Ke-1; Jakarta: Kompas, 2000), h. 8.
Syarifuddin Jurdi, Islam dan Politik Lokal, Studi Krisis Atas Nalar Politik Wahdah Islamiyah (Yogyakarta: Pustaka Cendikia, 2006), hlm. 135.